Dokumen legal ketenagakerjaan

Law

dadang-sukandar
  • Contoh Peraturan Perusahaan PERATURAN PERUSAHAAN PT. ___________________ Menimbang: 1. Bahwa, dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional, perlu dilakukan kegiatan usaha di berbagai bidang yang tidak semata-mata bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Pengusaha, tapi juga meningkatkan kesejahteraan Karyawan; 2. Bahwa, Pengusaha dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan bersama baik Pengusaha maupun Karyawan; 3. Bahwa, dalam rangka menciptakan kesejahteraan bersama antara Pengusaha dan Karyawan, maka perlu diadakan suatu Peraturan Perusahaan yang mengatur hubungan kerja diantara Pengusaha dan Karyawan; 4. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, perlu dibentuk suatu Peraturan Perusahaan PT. ______________. Mengingat: Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksananya. MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN PERUSAHAAN PT. ___________________________ BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Definisi Dalam Peraturan Perusahaan ini yang dimaksud dengan: 1. “Perusahaan” adalah PT. ___________________, sebuah perusahaan berbentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas yang ruang lingkup kegiatan usahanya bergerak dibidang _______________________________, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor __ Tanggal __ ___________ ____ dibuat oleh _________________, S.H., Notaris di ______________, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan keputusan Nomor _____________ tanggal __ ___________ ____, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan Nomor ______________ tanggal __ ____________ ____;
  • 2. “Pekerjaan” adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Karyawan untuk kepentingan Perusahaan yang meliputi ruang lingkup usaha Perusahaan beserta pendukungnya dan yang dilaksanakan berdasarkan Hubungan Kerja. 3. “Karyawan” adalah setiap orang yang bekerja bagi Perusahaan dengan menerima Gaji atau imbalan dalam bentuk lain berdasarkan Perjanjian Kerja; 4. “Karyawan Masa Percobaan” adalah Karyawan yang menjalani Masa Percobaan; 5. “Masa Percobaan” adalah masa percobaan kerja bagi Karyawan selama 3 (tiga) bulan pertama sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja; 6. “Evaluasi Kerja Masa Percobaan” adalah evaluasi kinerja Karyawan Masa Percobaan yang dilakukan oleh Perusahaan diakhir Masa Percobaan untuk menentukan dapat tidaknya Karyawan Masa Percobaan yang bersangkutan diangkat menjadi Karyawan Tetap; 7. “Hubungan Kerja” adalah hubungan antara Perusahaan dan Karyawan berdasarkan Perjanjian Kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, Gaji dan perintah; 8. “Perjanjian Kerja” adalah perjanjian antara Perusahaan dan Karyawan yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban Perusahaan dan Karyawan; 9. “Keputusan Perusahaan” adalah keputusan yang dibuat oleh Perusahaan secara tertulis sebagai pelaksanaan dari Peraturan Perusahaan ini; 10. “Gaji” adalah hak Karyawan yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Perusahaan kepada Karyawan yang ditetapkan dan dibayarkan menurut Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja, Keputusan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan; 11. “Keluarga Karyawan” adalah 1 (orang) istri yang sah dan/atau maksimal 3 (tiga) orang anak yang sah dari Karyawan yang belum dewasa dan menjadi tanggungan orang tua dan terdaftar pada Perusahaan. BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 Tujuan Peraturan Perusahaan (1) Peraturan Perusahaan ini bertujuan untuk mengatur pelaksanaan syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban Perusahaan, hak dan kewajiban Karyawan, serta tata tertib Karyawan; (2) Hal-hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Perusahaan ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan Keputusan Perusahaan dan Perjanjian Kerja.
  • Pasal 3 Manajer Sumber Daya Manusia Untuk melaksanakan Peraturan Perusahaan ini dan semua urusan ketenagakerjaan yang berkaitan dengan Perusahaan, Perusahaan mengangkat seorang Manajer Sumber Daya Manusia sebagai wakil dari Perusahaan berdasarkan Surat Kuasa Khusus. …
  • Contoh Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tidak tertentu (PKWTT) PERJANJIAN KERJA Nomor: _______________ PERJANJIAN KERJA (“Perjanjian”) ini dibuat pada hari ini, ________ tanggal __ __________________ ____ di ________________, oleh dan diantara: 1. _____________________ (nama Direktur), dalam hal ini bertindak sebagai Direktur, dari dan oleh karenanya sah dan berwenang untuk mewakili PT. _______________________, suatu Badan Hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor __ yang dibuat di hadapan Notaris _________, S.H. tanggal __ ____________ _______, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat keputusannya tanggal __ __________ _____ Nomor: __________________, berkedudukan di _________________________________________________________, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai “PERUSAHAAN”; 2. _______________________ (nama karyawan), bertempat tinggal di _____________________________________________, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: ______________, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai “KARYAWAN”. PERUSAHAAN dan KARYAWAN secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai “PARA PIHAK”. PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa, PERUSAHAAN adalah sebuah badan hukum Perseroan Terbatas yang ruang lingkup kegiatan usahanya bergerak dibidang ___________________; 2. Bahwa, untuk menjalankan ruang lingkup kegiatan usahanya tersebut, PERUSAHAAN membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan kecakapan dibidang ______________________ untuk bekerja bagi PERUSAHAAN; 3. Bahwa, KARYAWAN memiliki keahlian dan kecakapan dibidang __________________; 4. Bahwa, PERUSAHAAN dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya tersebut bermaksud untuk mempekerjakan KARYAWAN sebagaimana KARYAWAN juga bersedia untuk bekerja bagi PERUSAHAAN. Selanjutnya, untuk maksud tersebut diatas, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk membuat PERJANJIAN KERJA ini dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut: Pasal 1 Definisi Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan: 1. “Peraturan Perusahaan” berarti Peraturan Perusahaan PT. ____________________ sebagaimana yang telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja
  • dan Transmigrasi Propinsi _______________ berdasarkan Surat Pengesahan Nomor: ___________ tanggal __ _______________ ____; 2. “Keputusan Perusahaan” berarti keputusan yang dibuat oleh PERUSAHAAN secara tertulis sebagai pelaksanaan dari Perjanjian Kerja ini dan pelaksanaan dari Peraturan Perusahaan; 3. “Masa Percobaan” berarti masa percobaan kerja bagi KARYAWAN selama 3 (tiga) bulan pertama sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja ini. Pasal 2 Hubungan Kerja PERUSAHAAN dengan ini sepakat untuk mempekerjakan KARYAWAN sebagaimana KARYAWAN dengan ini juga sepakat untuk bekerja bagi PERUSAHAAN, hubungan kerja mana berlangsung untuk selama jangka waktu yang tidak tertentu. Pasal 3 Hak dan Kewajiban PERUSAHAAN (1) Hak PERUSAHAAN a. PERUSAHAAN berhak untuk menerima hasil pelaksanaan pekerjaan dari KARYAWAN dengan Ruang Lingkup Pekerjaan sebagaimana diatur dalam pasal 6 Perjanjian Kerja ini; b. PERUSAHAAN berhak untuk membuat Keputusan Perusahaan dalam rangka melaksanakan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja ini serta hubungan ketenagakerjaan lainnya diantara PERUSAHAAN dan KARYAWAN; c. PERUSAHAAN berhak untuk melakukan penempatan, pemindahan dan evaluasi KARYAWAN dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan; d. PERUSAHAAN berhak untuk mememberikan Peringatan Lisan, Peringatan Tertulis dan Sanksi kepada KARYAWAN dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan; e. PERUSAHAAN berhak untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan KARYAWAN dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan. …
  • Contoh Surat Kuasa Manajer HRD SURAT KUASA Yang bertanda tangan di bawah ini: ___________________, dalam hal ini bertindak sebagai Direktur dari dan oleh karenanya sah dan berwenang untuk mewakili PT. _______________________, sebuah badan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. __tanggal __ ________________ ____ yang dibuat oleh ____________________, S.H., Notaris di ___________________, berkedudukan di ___________________________________________, selanjutnya disebut sebagai “Pemberi Kuasa”. Pemberi Kuasa dengan ini memberikan kuasa kepada: ___________________, karyawan swasta, pemegang Kartu Tanda Penduduk No.: ______________________, bertempat tinggal di ______________________________, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai Manajer Sumber Daya Manusia PT. __________________, selanjutnya disebut sebagai “Penerima Kuasa”. -------------------------------------------------- KHUSUS -------------------------------------------------- Untuk dan atas nama serta kepentingan Pemberi Kuasa, guna mewakili Pemberi Kuasa dalam melakukan segala tindakan, tidak ada yang dikecualikan, dalam pengurusan hubungan ketenagakerjaan di PT. ______________________. Selanjutnya, untuk melaksanakan pemberian kuasa tersebut, Penerima Kuasa berhak dan berwenang untuk: 1. Membuat dan mengajukan permohonan pengesahan Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama PT. ________________________ kepada instansi terkait yang berwenang; 2. Melakukan rekrutmen karyawan bagi kebutuhan tenaga kerja Pemberi Kuasa serta untuk dan atas nama Pemberi Kuasa melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja dengan para tenaga kerja yang akan bekerja untuk Pemberi Kuasa; 3. Melakukan evaluasi kerja para tenaga kerja dan melaporkannya kepada Pemberi Kuasa; 4. Melakukan negosiasi dan/atau tindakan hukum lainnya dalam rangka menyelesaikan perselisihan ketenagakerjaan; 5. Mengajukan permohonan-permohonan kepada instansi-instansi terkait dalam rangka pengesahan dokumen-dokumen ketenagakerjaan; …
  • Contoh Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) SURAT KEPUTUSAN No.: ______________ Menimbang Bahwa, pada tanggal __ ________________ ___, Karyawan PT. _____________ tersebut di bawah ini: Nama : Nomor Induk Karyawan : Jabatan : Departemen : Divisi : (“Karyawan”) Telah melakukan perbuatan pelanggaran terhadap Peraturan Perusahaan PT. _________________, khususnya Pasal __ Ayat (__), yaitu berupa perbuatan _____________________________________________________________. Memperhatikan (1) Pasal __ Ayat (__) Peraturan Perusahaan PT. _______________; (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksananya. Memutuskan (1) Bahwa, PT. _____________ dengan ini melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Karyawan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Keputusan ini; (2) Bahwa, dengan dilakukannya Pemutusan Hubungan Kerja tersebut, maka PT. ______________ tidak lagi memiliki Hubungan Kerja dengan Karyawan tersebut; (3) Bahwa, segala hak dan kewajiban yang timbul diantara PT. ________________ dan Karyawan sehubungan dengan adanya Pemutusan Hubungan Kerja ini akan diselesaikan berdasarkan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian Kerja dan Peraturan Perusahaan tengan Pemutusan Hubungan Kerja. …
  • Contoh Surat Permohonan Cuti Kerja _____________, __ ____________ ____ Kepada Yth., Bapak/Ibu _______________ Kepala Divisi/Departemen HRD PT. ___________________ ______________________________ ______________________________ ____________ Perihal : Permohonan Cuti Kerja Dengan Hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Nomor Induk Karyawan : Jabatan : Departemen : Divisi Dengan ini mengajukan permohonan cuti kerja sebagai berikut: Mulai Tanggal : Sampai Dengan Tanggal : Untuk Keperluan : Demikian permohonan cuti kerja ini saya ajukan. Hormat Saya, Mengetahui dan Menyetujui, Karyawan Atasan Manajer HRD …
Please download to view
8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
Text
  • Contoh Peraturan Perusahaan PERATURAN PERUSAHAAN PT. ___________________ Menimbang: 1. Bahwa, dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional, perlu dilakukan kegiatan usaha di berbagai bidang yang tidak semata-mata bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Pengusaha, tapi juga meningkatkan kesejahteraan Karyawan; 2. Bahwa, Pengusaha dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan bersama baik Pengusaha maupun Karyawan; 3. Bahwa, dalam rangka menciptakan kesejahteraan bersama antara Pengusaha dan Karyawan, maka perlu diadakan suatu Peraturan Perusahaan yang mengatur hubungan kerja diantara Pengusaha dan Karyawan; 4. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, perlu dibentuk suatu Peraturan Perusahaan PT. ______________. Mengingat: Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksananya. MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN PERUSAHAAN PT. ___________________________ BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Definisi Dalam Peraturan Perusahaan ini yang dimaksud dengan: 1. “Perusahaan” adalah PT. ___________________, sebuah perusahaan berbentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas yang ruang lingkup kegiatan usahanya bergerak dibidang _______________________________, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor __ Tanggal __ ___________ ____ dibuat oleh _________________, S.H., Notaris di ______________, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan keputusan Nomor _____________ tanggal __ ___________ ____, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan Nomor ______________ tanggal __ ____________ ____;
  • 2. “Pekerjaan” adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Karyawan untuk kepentingan Perusahaan yang meliputi ruang lingkup usaha Perusahaan beserta pendukungnya dan yang dilaksanakan berdasarkan Hubungan Kerja. 3. “Karyawan” adalah setiap orang yang bekerja bagi Perusahaan dengan menerima Gaji atau imbalan dalam bentuk lain berdasarkan Perjanjian Kerja; 4. “Karyawan Masa Percobaan” adalah Karyawan yang menjalani Masa Percobaan; 5. “Masa Percobaan” adalah masa percobaan kerja bagi Karyawan selama 3 (tiga) bulan pertama sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja; 6. “Evaluasi Kerja Masa Percobaan” adalah evaluasi kinerja Karyawan Masa Percobaan yang dilakukan oleh Perusahaan diakhir Masa Percobaan untuk menentukan dapat tidaknya Karyawan Masa Percobaan yang bersangkutan diangkat menjadi Karyawan Tetap; 7. “Hubungan Kerja” adalah hubungan antara Perusahaan dan Karyawan berdasarkan Perjanjian Kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, Gaji dan perintah; 8. “Perjanjian Kerja” adalah perjanjian antara Perusahaan dan Karyawan yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban Perusahaan dan Karyawan; 9. “Keputusan Perusahaan” adalah keputusan yang dibuat oleh Perusahaan secara tertulis sebagai pelaksanaan dari Peraturan Perusahaan ini; 10. “Gaji” adalah hak Karyawan yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Perusahaan kepada Karyawan yang ditetapkan dan dibayarkan menurut Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja, Keputusan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan; 11. “Keluarga Karyawan” adalah 1 (orang) istri yang sah dan/atau maksimal 3 (tiga) orang anak yang sah dari Karyawan yang belum dewasa dan menjadi tanggungan orang tua dan terdaftar pada Perusahaan. BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 Tujuan Peraturan Perusahaan (1) Peraturan Perusahaan ini bertujuan untuk mengatur pelaksanaan syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban Perusahaan, hak dan kewajiban Karyawan, serta tata tertib Karyawan; (2) Hal-hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Perusahaan ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan Keputusan Perusahaan dan Perjanjian Kerja.
  • Pasal 3 Manajer Sumber Daya Manusia Untuk melaksanakan Peraturan Perusahaan ini dan semua urusan ketenagakerjaan yang berkaitan dengan Perusahaan, Perusahaan mengangkat seorang Manajer Sumber Daya Manusia sebagai wakil dari Perusahaan berdasarkan Surat Kuasa Khusus. …
  • Contoh Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tidak tertentu (PKWTT) PERJANJIAN KERJA Nomor: _______________ PERJANJIAN KERJA (“Perjanjian”) ini dibuat pada hari ini, ________ tanggal __ __________________ ____ di ________________, oleh dan diantara: 1. _____________________ (nama Direktur), dalam hal ini bertindak sebagai Direktur, dari dan oleh karenanya sah dan berwenang untuk mewakili PT. _______________________, suatu Badan Hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor __ yang dibuat di hadapan Notaris _________, S.H. tanggal __ ____________ _______, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat keputusannya tanggal __ __________ _____ Nomor: __________________, berkedudukan di _________________________________________________________, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai “PERUSAHAAN”; 2. _______________________ (nama karyawan), bertempat tinggal di _____________________________________________, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: ______________, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai “KARYAWAN”. PERUSAHAAN dan KARYAWAN secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai “PARA PIHAK”. PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa, PERUSAHAAN adalah sebuah badan hukum Perseroan Terbatas yang ruang lingkup kegiatan usahanya bergerak dibidang ___________________; 2. Bahwa, untuk menjalankan ruang lingkup kegiatan usahanya tersebut, PERUSAHAAN membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan kecakapan dibidang ______________________ untuk bekerja bagi PERUSAHAAN; 3. Bahwa, KARYAWAN memiliki keahlian dan kecakapan dibidang __________________; 4. Bahwa, PERUSAHAAN dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya tersebut bermaksud untuk mempekerjakan KARYAWAN sebagaimana KARYAWAN juga bersedia untuk bekerja bagi PERUSAHAAN. Selanjutnya, untuk maksud tersebut diatas, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk membuat PERJANJIAN KERJA ini dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut: Pasal 1 Definisi Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan: 1. “Peraturan Perusahaan” berarti Peraturan Perusahaan PT. ____________________ sebagaimana yang telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja
  • dan Transmigrasi Propinsi _______________ berdasarkan Surat Pengesahan Nomor: ___________ tanggal __ _______________ ____; 2. “Keputusan Perusahaan” berarti keputusan yang dibuat oleh PERUSAHAAN secara tertulis sebagai pelaksanaan dari Perjanjian Kerja ini dan pelaksanaan dari Peraturan Perusahaan; 3. “Masa Percobaan” berarti masa percobaan kerja bagi KARYAWAN selama 3 (tiga) bulan pertama sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja ini. Pasal 2 Hubungan Kerja PERUSAHAAN dengan ini sepakat untuk mempekerjakan KARYAWAN sebagaimana KARYAWAN dengan ini juga sepakat untuk bekerja bagi PERUSAHAAN, hubungan kerja mana berlangsung untuk selama jangka waktu yang tidak tertentu. Pasal 3 Hak dan Kewajiban PERUSAHAAN (1) Hak PERUSAHAAN a. PERUSAHAAN berhak untuk menerima hasil pelaksanaan pekerjaan dari KARYAWAN dengan Ruang Lingkup Pekerjaan sebagaimana diatur dalam pasal 6 Perjanjian Kerja ini; b. PERUSAHAAN berhak untuk membuat Keputusan Perusahaan dalam rangka melaksanakan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja ini serta hubungan ketenagakerjaan lainnya diantara PERUSAHAAN dan KARYAWAN; c. PERUSAHAAN berhak untuk melakukan penempatan, pemindahan dan evaluasi KARYAWAN dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan; d. PERUSAHAAN berhak untuk mememberikan Peringatan Lisan, Peringatan Tertulis dan Sanksi kepada KARYAWAN dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan; e. PERUSAHAAN berhak untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan KARYAWAN dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan. …
  • Contoh Surat Kuasa Manajer HRD SURAT KUASA Yang bertanda tangan di bawah ini: ___________________, dalam hal ini bertindak sebagai Direktur dari dan oleh karenanya sah dan berwenang untuk mewakili PT. _______________________, sebuah badan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. __tanggal __ ________________ ____ yang dibuat oleh ____________________, S.H., Notaris di ___________________, berkedudukan di ___________________________________________, selanjutnya disebut sebagai “Pemberi Kuasa”. Pemberi Kuasa dengan ini memberikan kuasa kepada: ___________________, karyawan swasta, pemegang Kartu Tanda Penduduk No.: ______________________, bertempat tinggal di ______________________________, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai Manajer Sumber Daya Manusia PT. __________________, selanjutnya disebut sebagai “Penerima Kuasa”. -------------------------------------------------- KHUSUS -------------------------------------------------- Untuk dan atas nama serta kepentingan Pemberi Kuasa, guna mewakili Pemberi Kuasa dalam melakukan segala tindakan, tidak ada yang dikecualikan, dalam pengurusan hubungan ketenagakerjaan di PT. ______________________. Selanjutnya, untuk melaksanakan pemberian kuasa tersebut, Penerima Kuasa berhak dan berwenang untuk: 1. Membuat dan mengajukan permohonan pengesahan Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama PT. ________________________ kepada instansi terkait yang berwenang; 2. Melakukan rekrutmen karyawan bagi kebutuhan tenaga kerja Pemberi Kuasa serta untuk dan atas nama Pemberi Kuasa melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja dengan para tenaga kerja yang akan bekerja untuk Pemberi Kuasa; 3. Melakukan evaluasi kerja para tenaga kerja dan melaporkannya kepada Pemberi Kuasa; 4. Melakukan negosiasi dan/atau tindakan hukum lainnya dalam rangka menyelesaikan perselisihan ketenagakerjaan; 5. Mengajukan permohonan-permohonan kepada instansi-instansi terkait dalam rangka pengesahan dokumen-dokumen ketenagakerjaan; …
  • Contoh Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) SURAT KEPUTUSAN No.: ______________ Menimbang Bahwa, pada tanggal __ ________________ ___, Karyawan PT. _____________ tersebut di bawah ini: Nama : Nomor Induk Karyawan : Jabatan : Departemen : Divisi : (“Karyawan”) Telah melakukan perbuatan pelanggaran terhadap Peraturan Perusahaan PT. _________________, khususnya Pasal __ Ayat (__), yaitu berupa perbuatan _____________________________________________________________. Memperhatikan (1) Pasal __ Ayat (__) Peraturan Perusahaan PT. _______________; (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksananya. Memutuskan (1) Bahwa, PT. _____________ dengan ini melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Karyawan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Keputusan ini; (2) Bahwa, dengan dilakukannya Pemutusan Hubungan Kerja tersebut, maka PT. ______________ tidak lagi memiliki Hubungan Kerja dengan Karyawan tersebut; (3) Bahwa, segala hak dan kewajiban yang timbul diantara PT. ________________ dan Karyawan sehubungan dengan adanya Pemutusan Hubungan Kerja ini akan diselesaikan berdasarkan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian Kerja dan Peraturan Perusahaan tengan Pemutusan Hubungan Kerja. …
  • Contoh Surat Permohonan Cuti Kerja _____________, __ ____________ ____ Kepada Yth., Bapak/Ibu _______________ Kepala Divisi/Departemen HRD PT. ___________________ ______________________________ ______________________________ ____________ Perihal : Permohonan Cuti Kerja Dengan Hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Nomor Induk Karyawan : Jabatan : Departemen : Divisi Dengan ini mengajukan permohonan cuti kerja sebagai berikut: Mulai Tanggal : Sampai Dengan Tanggal : Untuk Keperluan : Demikian permohonan cuti kerja ini saya ajukan. Hormat Saya, Mengetahui dan Menyetujui, Karyawan Atasan Manajer HRD …
Comments
Top