Draf Dokumentasi Ketenagakerjaan Perusahaan (HRD)

Law

dadang-sukandar
  • DRAF DOKUMENTASI LEGAL KETENAGAKERJAAN PERUSAHAAN (HRD) (1) Peraturan Perusahaan (2) Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu (PKWT) (3) Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) (4) Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap (5) Surat Kuasa Manajer HRD Untuk Mengurusi Hubungan Ketenagakerjaan Perusahaan (6) Surat Tugas (7) Surat Keputusan Penunjukan Karyawan Sebagai Kepala Cabang (8) Surat Permohonan Cuti (9) Surat Peringatan Ke-1 (SP-1) (10) Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) (11) Surat Pengunduran Diri Karyawan (12) Surat Keterangan Kerja Karyawan (13) Surat Perintah Lembur (SPL) (14) Surat Permohonan Permintaan Tenaga Kerja (15) Surat Permohonan Car Ownership Program (COP) (16) Surat Permohonan Sumber Daya IT (Informasi Teknologi) (17) Surat Permohonan Peminjaman Barang Kepada Perusahaan (18) Surat Permohonan Peminjaman Uang Kepada Perusahaan (19) Surat Permohonan Penggantian Biaya Kepada Perusahaan (20) Berita Acara Kehilangan Barang Milik Perusahaan (21) Minutes of Meeting (MOM) (22) Surat Keterangan Kehadiran Karyawan (23) Tanda Terima Barang Milik Perusahaan (24) Tanda Terima Uang Perusahaan
  • Draf Peraturan Perusahaan PERATURAN PERUSAHAAN PT. ___________________ Menimbang: 1. Bahwa, dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional, perlu dilakukan kegiatan usaha di berbagai bidang yang tidak semata-mata bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Pengusaha, tapi juga meningkatkan kesejahteraan Karyawan; 2. Bahwa, Pengusaha dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan bersama baik Pengusaha maupun Karyawan; 3. Bahwa, dalam rangka menciptakan kesejahteraan bersama antara Pengusaha dan Karyawan, maka perlu diadakan suatu Peraturan Perusahaan yang mengatur hubungan kerja diantara Pengusaha dan Karyawan; 4. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, perlu dibentuk suatu Peraturan Perusahaan PT. ______________. Mengingat: Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksananya. MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN PERUSAHAAN PT. ___________________________ BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Definisi Dalam Peraturan Perusahaan ini yang dimaksud dengan: 1. “Perusahaan” adalah PT. ___________________, sebuah perusahaan berbentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas yang ruang lingkup kegiatan usahanya bergerak dibidang _______________________________, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor __ Tanggal __ ___________ ____ dibuat oleh _________________, S.H., Notaris di ______________, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan keputusan Nomor _____________ tanggal __ ___________ ____, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan Nomor ______________ tanggal __ ____________ ____;
  • 2. “Pekerjaan” adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Karyawan untuk kepentingan Perusahaan yang meliputi ruang lingkup usaha Perusahaan beserta pendukungnya dan yang dilaksanakan berdasarkan Hubungan Kerja. 3. “Karyawan” adalah setiap orang yang bekerja bagi Perusahaan dengan menerima Gaji atau imbalan dalam bentuk lain berdasarkan Perjanjian Kerja; 4. “Karyawan Masa Percobaan” adalah Karyawan yang menjalani Masa Percobaan; 5. “Masa Percobaan” adalah masa percobaan kerja bagi Karyawan selama 3 (tiga) bulan pertama sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja; 6. “Evaluasi Kerja Masa Percobaan” adalah evaluasi kinerja Karyawan Masa Percobaan yang dilakukan oleh Perusahaan diakhir Masa Percobaan untuk menentukan dapat tidaknya Karyawan Masa Percobaan yang bersangkutan diangkat menjadi Karyawan Tetap; 7. “Hubungan Kerja” adalah hubungan antara Perusahaan dan Karyawan berdasarkan Perjanjian Kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, Gaji dan perintah; 8. “Perjanjian Kerja” adalah perjanjian antara Perusahaan dan Karyawan yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban Perusahaan dan Karyawan; 9. “Keputusan Perusahaan” adalah keputusan yang dibuat oleh Perusahaan secara tertulis sebagai pelaksanaan dari Peraturan Perusahaan ini; 10. “Gaji” adalah hak Karyawan yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Perusahaan kepada Karyawan yang ditetapkan dan dibayarkan menurut Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja, Keputusan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan; 11. “Keluarga Karyawan” adalah 1 (orang) istri yang sah dan/atau maksimal 3 (tiga) orang anak yang sah dari Karyawan yang belum dewasa dan menjadi tanggungan orang tua dan terdaftar pada Perusahaan. BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 Tujuan Peraturan Perusahaan (1) Peraturan Perusahaan ini bertujuan untuk mengatur pelaksanaan syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban Perusahaan, hak dan kewajiban Karyawan, serta tata tertib Karyawan; (2) Hal-hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Perusahaan ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan Keputusan Perusahaan dan Perjanjian Kerja. Pasal 3 Manajer Sumber Daya Manusia Untuk melaksanakan Peraturan Perusahaan ini dan semua urusan ketenagakerjaan yang berkaitan dengan Perusahaan, Perusahaan mengangkat seorang Manajer Sumber Daya Manusia sebagai wakil dari Perusahaan berdasarkan Surat Kuasa Khusus.
  • BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN DAN KARYAWAN Pasal 4 Hak dan Kewajiban Perusahaan (1) Hak Perusahaan a. Memberikan perintah kepada Karyawan untuk melakukan Pekerjaan; b. Menerimadari Karyawan proses kerja dan hasil kerja yang baik sesuai dengan standar kerja dan target hasil kerja yang telah ditentukan oleh Perusahaan; c. Menetapkan tata tertib dalam Perusahaan sesuai dengan Peraturan Perusahaan ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. Melakukan penilaian proses kerja dan hasil kerja terhadap Karyawan; e. Melakukan penempatan dan pemindahan Karyawan berdasarkan jabatan dan lokasi Pekerjaan yang telah ditentukan oleh Perusahaan dengan mempertimbangkan kemampuan Karyawan dan kebutuhan Perusahaan; f. Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Karyawan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Kewajiban Perusahaan a. Memberikan Gaji dan Tunjangan yang layak kepada Karyawan; b. Memberikan perlindungan yang layak kepada Karyawan sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaannya; c. Menciptakan suasana yang aman dan kondusif di lingkungan kerja agar Karyawan dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik; d. Memberikan ganti rugi yang layak kepada Karyawan dalam hal Karyawan mengalami kecelakaan kerja dan/atau kerugian lainnya yang diakibatkan karena melaksanakan Pekerjaan. …
  • Draf Perjanjian Kerja PERJANJIAN KERJA Nomor: _______________ PERJANJIAN KERJA (“Perjanjian”) ini dibuat pada hari ini, ________ tanggal __ __________________ ____ di ________________, oleh dan diantara: 1. _____________________ (nama Direktur), dalam hal ini bertindak sebagai Direktur, dari dan oleh karenanya sah dan berwenang untuk mewakili PT. _______________________, suatu Badan Hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor __ yang dibuat di hadapan Notaris _________, S.H. tanggal __ ____________ _______, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat keputusannya tanggal __ __________ _____ Nomor: __________________, berkedudukan di _________________________________________________________, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai “PERUSAHAAN”; 2. _______________________ (nama karyawan), bertempat tinggal di _____________________________________________, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: ______________, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai “KARYAWAN”. PERUSAHAAN dan KARYAWAN secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai “PARA PIHAK”. PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa, PERUSAHAAN adalah sebuah badan hukum Perseroan Terbatas yang ruang lingkup kegiatan usahanya bergerak dibidang ___________________; 2. Bahwa, untuk menjalankan ruang lingkup kegiatan usahanya tersebut, PERUSAHAAN membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan kecakapan dibidang ______________________ untuk bekerja bagi PERUSAHAAN; 3. Bahwa, KARYAWAN memiliki keahlian dan kecakapan dibidang __________________; 4. Bahwa, PERUSAHAAN dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya tersebut bermaksud untuk mempekerjakan KARYAWAN sebagaimana KARYAWAN juga bersedia untuk bekerja bagi PERUSAHAAN. Selanjutnya, untuk maksud tersebut diatas, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk membuat PERJANJIAN KERJA ini dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:
  • Pasal 1 Definisi Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan: 1. “Peraturan Perusahaan” berarti Peraturan Perusahaan PT. ____________________ sebagaimana yang telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi _______________ berdasarkan Surat Pengesahan Nomor: ___________ tanggal __ _______________ ____; 2. “Keputusan Perusahaan” berarti keputusan yang dibuat oleh PERUSAHAAN secara tertulis sebagai pelaksanaan dari Perjanjian Kerja ini dan pelaksanaan dari Peraturan Perusahaan; 3. “Masa Percobaan” berarti masa percobaan kerja bagi KARYAWAN selama 3 (tiga) bulan pertama sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja ini. Pasal 2 Hubungan Kerja PERUSAHAAN dengan ini sepakat untuk mempekerjakan KARYAWAN sebagaimana KARYAWAN dengan ini juga sepakat untuk bekerja bagi PERUSAHAAN, hubungan kerja mana berlangsung untuk selama jangka waktu yang tidak tertentu. Pasal 3 Hak dan Kewajiban PERUSAHAAN (1) Hak PERUSAHAAN a. PERUSAHAAN berhak untuk menerima hasil pelaksanaan pekerjaan dari KARYAWAN dengan Ruang Lingkup Pekerjaan sebagaimana diatur dalam pasal 6 Perjanjian Kerja ini; b. PERUSAHAAN berhak untuk membuat Keputusan Perusahaan dalam rangka melaksanakan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja ini serta hubungan ketenagakerjaan lainnya diantara PERUSAHAAN dan KARYAWAN; c. PERUSAHAAN berhak untuk melakukan penempatan, pemindahan dan evaluasi KARYAWAN dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan; d. PERUSAHAAN berhak untuk mememberikan Peringatan Lisan, Peringatan Tertulis dan Sanksi kepada KARYAWAN dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan; e. PERUSAHAAN berhak untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan KARYAWAN dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan. (2) Kewajiban PERUSAHAAN
  • a. PERUSAHAAN berkewajiban untuk memberikan Remunerasi kepada KARYAWAN dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Perjanjian Kerja ini; b. PERUSAHAAN berkewajiban untuk mengikutsertakan KARYAWAN dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan; c. PERUSAHAAN berkewajiban untuk memberikan Fasilitas Kesejahteraan kepada KARYAWAN dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan. Pasal 4 Hak dan Kewajiban KARYAWAN (1) Hak KARYAWAN 12. KARYAWAN berhak untuk menerima Remunerasi dari PERUSAHAAN dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Perjanjian Kerja ini; 13. KARYAWAN berhak untuk memperoleh Waktu Istirahat Kerja, Waktu Libur Kerja, Waktu Cuti Kerja, Izin Meninggalkan Jadwal Waktu Kerja dari PERUSAHAAN dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan; 14. KARYAWAN berhak untuk diikutsertakan dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja oleh PERUSAHAAN dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan; 15. KARYAWAN berhak untuk memperoleh Fasilitas Kesejahteraan dari PERUSAHAAN dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan; 16. KARYAWAN berhak untuk mengajukan Pengunduran Diri dari PERUSAHAAN dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan. (2) Kewajiban KARYAWAN a. KARYAWAN berkewajiban untuk melaksanakan Ruang Lingkup Pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perjanjian Kerja ini; b. KARYAWAN berkewajiban untuk mematuhi seluruh Kewajiban dan Larangan yang berlaku bagi KARYAWAN dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan; c. KARYAWAN berkewajiban untuk melaksanakan Jadwal Waktu Kerja dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan. …
  • Draf Surat Kuasa Manajer HRD SURAT KUASA Yang bertanda tangan di bawah ini: ___________________, dalam hal ini bertindak sebagai Direktur dari dan oleh karenanya sah dan berwenang untuk mewakili PT. _______________________, sebuah badan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. __tanggal __ ________________ ____ yang dibuat oleh ____________________, S.H., Notaris di ___________________, berkedudukan di ___________________________________________, selanjutnya disebut sebagai “Pemberi Kuasa”. Pemberi Kuasa dengan ini memberikan kuasa kepada: ___________________, karyawan swasta, pemegang Kartu Tanda Penduduk No.: ______________________, bertempat tinggal di ______________________________, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai Manajer Sumber Daya Manusia PT. __________________, selanjutnya disebut sebagai “Penerima Kuasa”. ----------------------------------------------------- KHUSUS ----------------------------------------------------- Untuk dan atas nama serta kepentingan Pemberi Kuasa, guna mewakili Pemberi Kuasa dalam melakukan segala tindakan, tidak ada yang dikecualikan, dalam pengurusan hubungan ketenagakerjaan di PT. ______________________. Selanjutnya, untuk melaksanakan pemberian kuasa tersebut, Penerima Kuasa berhak dan berwenang untuk: 1. Membuat dan mengajukan permohonan pengesahan Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama PT. ________________________ kepada instansi terkait yang berwenang; 2. Melakukan rekrutmen karyawan bagi kebutuhan tenaga kerja Pemberi Kuasa serta untuk dan atas nama Pemberi Kuasa melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja dengan para tenaga kerja yang akan bekerja untuk Pemberi Kuasa; 3. Melakukan evaluasi kerja para tenaga kerja dan melaporkannya kepada Pemberi Kuasa; 4. Melakukan negosiasi dan/atau tindakan hukum lainnya dalam rangka menyelesaikan perselisihan ketenagakerjaan; 5. Mengajukan permohonan-permohonan kepada instansi-instansi terkait dalam rangka pengesahan dokumen-dokumen ketenagakerjaan; 6. Membuat, minta dibuatkan dan menandatangani serta menerima surat-surat dan dokumen-dokumen ketenagakerjaan yang diperlukan; 7. Melaksanakan pembayaran gaji dan tunjangan tenaga kerja serta membuat dan/atau menerima tanda bukti pembayarannya; 8. Melaksanakan segala tindakan hukum lainnya yang dianggap baik serta diperlukan oleh Penerima Kuasa dalam rangka diberikannya kuasa ini. Demikian surat kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. __________________, ____ _______________ ________ Pemberi Kuasa Penerima Kuasa Direktur Utama Manajer HRD
  • Draf Surat Peringatan ke-1 (SP-1) SURAT PERINGATAN KE – 1 (SP-1) Nomor: ___________________ Untuk dan atas nama PT. ____________________, dengan ini memberikan Peringatan Ke - 1 kepada karyawan PT. ______________________ sebagai berikut: Nama : Nomor Induk Karyawan : Jabatan : Departemen : Divisi : Peringatan Ke-1 ini diberikan karena Karyawan tersebut telah melakukan pelanggaran sebagai berikut: Perbuatan : Pada Hari/Tanggal/Jam : / / Pelanggaran Peraturan Perusahaan : Pasal __ Ayat (__) Keterangan Lain : Atas perbuatan pelanggaran Peraturan Perusahaan yang dilakukan oleh Karyawan tersebut, maka dengan ini Perusahaan memberikan peringatan kepada Karyawan agar Karyawan dapat melakukan introspeksi dan memperbaiki diri sehingga Karyawan tersebut tidak lagi melakukan pelanggaran atas Peraturan Perusahaan dalam bentuk apapun. Peringatan Ke-1 ini diberikan kepada Karyawan dengan ketentuan sebagai berikut: (1) Peringatan Ke-1 ini berlaku untuk selama jangka waktu __ (________) bulan sejak tanggal diterbitkannya Surat Peringatan Ke-1 ini (“Jangka Waktu SP-1”); (2) Dalam hal selama Jangka Waktu SP-1 Karyawan tidak melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Perusahaan, maka Surat Peringatan Ke-1 ini secara hukum menjadi berakhir; (3) Dalam hal selama Jangka Waktu SP-1 Karyawan melakukan lagi pelanggaran terhadap Peraturan Perusahaan, maka Perusahaan akan menyampaikan Surat Peringatan Ke-2 kepada Karyawan; (4) Atas pelanggaran Peraturan Perusahaan tersebut, perusahaan dengan ini memberikan sanksi kepada Karyawan sebagai berikut: a. ________________________________________________________________; b. ________________________________________________________________; c. ________________________________________________________________. Demikian Surat Peringatan Ke-1 ini disampaikan. ___________, ___ ________________ ___ Untuk dan atas nama PT. ___________________ Mengetahui, Manajer HRD Atasan
  • Draf Berita Acara Kehilangan Barang Milik Perusahaan BERITA ACARA KEHILANGAN BARANG MILIK PERUSAHAAN BERITA ACARA KEHILANGAN BARANG MILIK PERUSAHAAN ini dibuat pada hari ini, __________ tanggal __ ___________ ______ bertempat di ____________ (“Berita Acara”) oleh Saya: Nama Karyawan : Nama Perusahaan : PT. ___________________, sebuah badan hukum Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Kabupaten/Kota __________________ (“Perusahaan”) Nomor Induk Karyawan : Jabatan : Departemen : Divisi : (“Karyawan”) Yang dengan ini menyatakan bahwa Saya telah kehilangan barang milik perusahaan yang dipercayakan kepada Saya sebagai berikut:  Nama Barang :  Jenis Barang :  Tipe Barang :  Merek Barang :  Nomor Aset Perusahaan : (“Barang”) Adapun kronologi kehilangan Barang tersebut adalah sebagai berikut: WAKTU TEMPAT KEJADIAN      Demikian Berita Acara ini saya buat dengan sebenar-benarnya. ________________, ___ ____________ ______ Yang Menyatakan Kehilangan, Mengetahui,
  • Draf Surat Permohonan Car Ownership Program (COP) PERMOHONAN CAR OWNERSHIP PROGRAM Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Karyawan : Nama Perusahaan : PT. ___________________, sebuah badan hukum Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Kabupaten/Kota __________________ (“Perusahaan”) Nomor Induk Karyawan : Golongan : Jabatan : Departemen : Divisi : Tanggal Mulai Kerja : (“Karyawan”) Dengan ini mengajukan permohonan program kepemilikan kendaraan Karyawan oleh Perusahaan (“Car Ownership Program (COP)”) yang diselenggarakan oleh Perusahaan, dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut:  Jenis Kendaraan : Baru Bekas  Tipe Kendaraan :  Merek Kendaraan :  Tahun Pembuatan :  Harga Kendaraan : (“Kendaraan”) Demikian permohonan ini saya ajukan. ___________, ___ ______________ _____ Karyawan, Menyetujui, Atasan, Atasan Dari Atasan, Manajer HRD, Direktur Utama,
  • Full Download Dalam Format MS Word (.doc) dan Siap Edit: http://www.legalakses.com/draf-dokumen-ketenagakerjaan/
Please download to view
12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
Text
  • DRAF DOKUMENTASI LEGAL KETENAGAKERJAAN PERUSAHAAN (HRD) (1) Peraturan Perusahaan (2) Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu (PKWT) (3) Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) (4) Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap (5) Surat Kuasa Manajer HRD Untuk Mengurusi Hubungan Ketenagakerjaan Perusahaan (6) Surat Tugas (7) Surat Keputusan Penunjukan Karyawan Sebagai Kepala Cabang (8) Surat Permohonan Cuti (9) Surat Peringatan Ke-1 (SP-1) (10) Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) (11) Surat Pengunduran Diri Karyawan (12) Surat Keterangan Kerja Karyawan (13) Surat Perintah Lembur (SPL) (14) Surat Permohonan Permintaan Tenaga Kerja (15) Surat Permohonan Car Ownership Program (COP) (16) Surat Permohonan Sumber Daya IT (Informasi Teknologi) (17) Surat Permohonan Peminjaman Barang Kepada Perusahaan (18) Surat Permohonan Peminjaman Uang Kepada Perusahaan (19) Surat Permohonan Penggantian Biaya Kepada Perusahaan (20) Berita Acara Kehilangan Barang Milik Perusahaan (21) Minutes of Meeting (MOM) (22) Surat Keterangan Kehadiran Karyawan (23) Tanda Terima Barang Milik Perusahaan (24) Tanda Terima Uang Perusahaan
  • Draf Peraturan Perusahaan PERATURAN PERUSAHAAN PT. ___________________ Menimbang: 1. Bahwa, dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional, perlu dilakukan kegiatan usaha di berbagai bidang yang tidak semata-mata bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Pengusaha, tapi juga meningkatkan kesejahteraan Karyawan; 2. Bahwa, Pengusaha dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan bersama baik Pengusaha maupun Karyawan; 3. Bahwa, dalam rangka menciptakan kesejahteraan bersama antara Pengusaha dan Karyawan, maka perlu diadakan suatu Peraturan Perusahaan yang mengatur hubungan kerja diantara Pengusaha dan Karyawan; 4. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, perlu dibentuk suatu Peraturan Perusahaan PT. ______________. Mengingat: Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksananya. MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN PERUSAHAAN PT. ___________________________ BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Definisi Dalam Peraturan Perusahaan ini yang dimaksud dengan: 1. “Perusahaan” adalah PT. ___________________, sebuah perusahaan berbentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas yang ruang lingkup kegiatan usahanya bergerak dibidang _______________________________, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor __ Tanggal __ ___________ ____ dibuat oleh _________________, S.H., Notaris di ______________, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan keputusan Nomor _____________ tanggal __ ___________ ____, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan Nomor ______________ tanggal __ ____________ ____;
  • 2. “Pekerjaan” adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Karyawan untuk kepentingan Perusahaan yang meliputi ruang lingkup usaha Perusahaan beserta pendukungnya dan yang dilaksanakan berdasarkan Hubungan Kerja. 3. “Karyawan” adalah setiap orang yang bekerja bagi Perusahaan dengan menerima Gaji atau imbalan dalam bentuk lain berdasarkan Perjanjian Kerja; 4. “Karyawan Masa Percobaan” adalah Karyawan yang menjalani Masa Percobaan; 5. “Masa Percobaan” adalah masa percobaan kerja bagi Karyawan selama 3 (tiga) bulan pertama sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja; 6. “Evaluasi Kerja Masa Percobaan” adalah evaluasi kinerja Karyawan Masa Percobaan yang dilakukan oleh Perusahaan diakhir Masa Percobaan untuk menentukan dapat tidaknya Karyawan Masa Percobaan yang bersangkutan diangkat menjadi Karyawan Tetap; 7. “Hubungan Kerja” adalah hubungan antara Perusahaan dan Karyawan berdasarkan Perjanjian Kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, Gaji dan perintah; 8. “Perjanjian Kerja” adalah perjanjian antara Perusahaan dan Karyawan yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban Perusahaan dan Karyawan; 9. “Keputusan Perusahaan” adalah keputusan yang dibuat oleh Perusahaan secara tertulis sebagai pelaksanaan dari Peraturan Perusahaan ini; 10. “Gaji” adalah hak Karyawan yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Perusahaan kepada Karyawan yang ditetapkan dan dibayarkan menurut Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja, Keputusan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan; 11. “Keluarga Karyawan” adalah 1 (orang) istri yang sah dan/atau maksimal 3 (tiga) orang anak yang sah dari Karyawan yang belum dewasa dan menjadi tanggungan orang tua dan terdaftar pada Perusahaan. BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 Tujuan Peraturan Perusahaan (1) Peraturan Perusahaan ini bertujuan untuk mengatur pelaksanaan syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban Perusahaan, hak dan kewajiban Karyawan, serta tata tertib Karyawan; (2) Hal-hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Perusahaan ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan Keputusan Perusahaan dan Perjanjian Kerja. Pasal 3 Manajer Sumber Daya Manusia Untuk melaksanakan Peraturan Perusahaan ini dan semua urusan ketenagakerjaan yang berkaitan dengan Perusahaan, Perusahaan mengangkat seorang Manajer Sumber Daya Manusia sebagai wakil dari Perusahaan berdasarkan Surat Kuasa Khusus.
  • BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN DAN KARYAWAN Pasal 4 Hak dan Kewajiban Perusahaan (1) Hak Perusahaan a. Memberikan perintah kepada Karyawan untuk melakukan Pekerjaan; b. Menerimadari Karyawan proses kerja dan hasil kerja yang baik sesuai dengan standar kerja dan target hasil kerja yang telah ditentukan oleh Perusahaan; c. Menetapkan tata tertib dalam Perusahaan sesuai dengan Peraturan Perusahaan ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. Melakukan penilaian proses kerja dan hasil kerja terhadap Karyawan; e. Melakukan penempatan dan pemindahan Karyawan berdasarkan jabatan dan lokasi Pekerjaan yang telah ditentukan oleh Perusahaan dengan mempertimbangkan kemampuan Karyawan dan kebutuhan Perusahaan; f. Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Karyawan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Kewajiban Perusahaan a. Memberikan Gaji dan Tunjangan yang layak kepada Karyawan; b. Memberikan perlindungan yang layak kepada Karyawan sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaannya; c. Menciptakan suasana yang aman dan kondusif di lingkungan kerja agar Karyawan dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik; d. Memberikan ganti rugi yang layak kepada Karyawan dalam hal Karyawan mengalami kecelakaan kerja dan/atau kerugian lainnya yang diakibatkan karena melaksanakan Pekerjaan. …
  • Draf Perjanjian Kerja PERJANJIAN KERJA Nomor: _______________ PERJANJIAN KERJA (“Perjanjian”) ini dibuat pada hari ini, ________ tanggal __ __________________ ____ di ________________, oleh dan diantara: 1. _____________________ (nama Direktur), dalam hal ini bertindak sebagai Direktur, dari dan oleh karenanya sah dan berwenang untuk mewakili PT. _______________________, suatu Badan Hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor __ yang dibuat di hadapan Notaris _________, S.H. tanggal __ ____________ _______, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat keputusannya tanggal __ __________ _____ Nomor: __________________, berkedudukan di _________________________________________________________, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai “PERUSAHAAN”; 2. _______________________ (nama karyawan), bertempat tinggal di _____________________________________________, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: ______________, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai “KARYAWAN”. PERUSAHAAN dan KARYAWAN secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai “PARA PIHAK”. PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa, PERUSAHAAN adalah sebuah badan hukum Perseroan Terbatas yang ruang lingkup kegiatan usahanya bergerak dibidang ___________________; 2. Bahwa, untuk menjalankan ruang lingkup kegiatan usahanya tersebut, PERUSAHAAN membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan kecakapan dibidang ______________________ untuk bekerja bagi PERUSAHAAN; 3. Bahwa, KARYAWAN memiliki keahlian dan kecakapan dibidang __________________; 4. Bahwa, PERUSAHAAN dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya tersebut bermaksud untuk mempekerjakan KARYAWAN sebagaimana KARYAWAN juga bersedia untuk bekerja bagi PERUSAHAAN. Selanjutnya, untuk maksud tersebut diatas, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk membuat PERJANJIAN KERJA ini dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:
  • Pasal 1 Definisi Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan: 1. “Peraturan Perusahaan” berarti Peraturan Perusahaan PT. ____________________ sebagaimana yang telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi _______________ berdasarkan Surat Pengesahan Nomor: ___________ tanggal __ _______________ ____; 2. “Keputusan Perusahaan” berarti keputusan yang dibuat oleh PERUSAHAAN secara tertulis sebagai pelaksanaan dari Perjanjian Kerja ini dan pelaksanaan dari Peraturan Perusahaan; 3. “Masa Percobaan” berarti masa percobaan kerja bagi KARYAWAN selama 3 (tiga) bulan pertama sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja ini. Pasal 2 Hubungan Kerja PERUSAHAAN dengan ini sepakat untuk mempekerjakan KARYAWAN sebagaimana KARYAWAN dengan ini juga sepakat untuk bekerja bagi PERUSAHAAN, hubungan kerja mana berlangsung untuk selama jangka waktu yang tidak tertentu. Pasal 3 Hak dan Kewajiban PERUSAHAAN (1) Hak PERUSAHAAN a. PERUSAHAAN berhak untuk menerima hasil pelaksanaan pekerjaan dari KARYAWAN dengan Ruang Lingkup Pekerjaan sebagaimana diatur dalam pasal 6 Perjanjian Kerja ini; b. PERUSAHAAN berhak untuk membuat Keputusan Perusahaan dalam rangka melaksanakan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja ini serta hubungan ketenagakerjaan lainnya diantara PERUSAHAAN dan KARYAWAN; c. PERUSAHAAN berhak untuk melakukan penempatan, pemindahan dan evaluasi KARYAWAN dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan; d. PERUSAHAAN berhak untuk mememberikan Peringatan Lisan, Peringatan Tertulis dan Sanksi kepada KARYAWAN dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan; e. PERUSAHAAN berhak untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan KARYAWAN dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan. (2) Kewajiban PERUSAHAAN
  • a. PERUSAHAAN berkewajiban untuk memberikan Remunerasi kepada KARYAWAN dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Perjanjian Kerja ini; b. PERUSAHAAN berkewajiban untuk mengikutsertakan KARYAWAN dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan; c. PERUSAHAAN berkewajiban untuk memberikan Fasilitas Kesejahteraan kepada KARYAWAN dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan. Pasal 4 Hak dan Kewajiban KARYAWAN (1) Hak KARYAWAN 12. KARYAWAN berhak untuk menerima Remunerasi dari PERUSAHAAN dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Perjanjian Kerja ini; 13. KARYAWAN berhak untuk memperoleh Waktu Istirahat Kerja, Waktu Libur Kerja, Waktu Cuti Kerja, Izin Meninggalkan Jadwal Waktu Kerja dari PERUSAHAAN dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan; 14. KARYAWAN berhak untuk diikutsertakan dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja oleh PERUSAHAAN dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan; 15. KARYAWAN berhak untuk memperoleh Fasilitas Kesejahteraan dari PERUSAHAAN dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan; 16. KARYAWAN berhak untuk mengajukan Pengunduran Diri dari PERUSAHAAN dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan. (2) Kewajiban KARYAWAN a. KARYAWAN berkewajiban untuk melaksanakan Ruang Lingkup Pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perjanjian Kerja ini; b. KARYAWAN berkewajiban untuk mematuhi seluruh Kewajiban dan Larangan yang berlaku bagi KARYAWAN dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan; c. KARYAWAN berkewajiban untuk melaksanakan Jadwal Waktu Kerja dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan. …
  • Draf Surat Kuasa Manajer HRD SURAT KUASA Yang bertanda tangan di bawah ini: ___________________, dalam hal ini bertindak sebagai Direktur dari dan oleh karenanya sah dan berwenang untuk mewakili PT. _______________________, sebuah badan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. __tanggal __ ________________ ____ yang dibuat oleh ____________________, S.H., Notaris di ___________________, berkedudukan di ___________________________________________, selanjutnya disebut sebagai “Pemberi Kuasa”. Pemberi Kuasa dengan ini memberikan kuasa kepada: ___________________, karyawan swasta, pemegang Kartu Tanda Penduduk No.: ______________________, bertempat tinggal di ______________________________, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai Manajer Sumber Daya Manusia PT. __________________, selanjutnya disebut sebagai “Penerima Kuasa”. ----------------------------------------------------- KHUSUS ----------------------------------------------------- Untuk dan atas nama serta kepentingan Pemberi Kuasa, guna mewakili Pemberi Kuasa dalam melakukan segala tindakan, tidak ada yang dikecualikan, dalam pengurusan hubungan ketenagakerjaan di PT. ______________________. Selanjutnya, untuk melaksanakan pemberian kuasa tersebut, Penerima Kuasa berhak dan berwenang untuk: 1. Membuat dan mengajukan permohonan pengesahan Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama PT. ________________________ kepada instansi terkait yang berwenang; 2. Melakukan rekrutmen karyawan bagi kebutuhan tenaga kerja Pemberi Kuasa serta untuk dan atas nama Pemberi Kuasa melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja dengan para tenaga kerja yang akan bekerja untuk Pemberi Kuasa; 3. Melakukan evaluasi kerja para tenaga kerja dan melaporkannya kepada Pemberi Kuasa; 4. Melakukan negosiasi dan/atau tindakan hukum lainnya dalam rangka menyelesaikan perselisihan ketenagakerjaan; 5. Mengajukan permohonan-permohonan kepada instansi-instansi terkait dalam rangka pengesahan dokumen-dokumen ketenagakerjaan; 6. Membuat, minta dibuatkan dan menandatangani serta menerima surat-surat dan dokumen-dokumen ketenagakerjaan yang diperlukan; 7. Melaksanakan pembayaran gaji dan tunjangan tenaga kerja serta membuat dan/atau menerima tanda bukti pembayarannya; 8. Melaksanakan segala tindakan hukum lainnya yang dianggap baik serta diperlukan oleh Penerima Kuasa dalam rangka diberikannya kuasa ini. Demikian surat kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. __________________, ____ _______________ ________ Pemberi Kuasa Penerima Kuasa Direktur Utama Manajer HRD
  • Draf Surat Peringatan ke-1 (SP-1) SURAT PERINGATAN KE – 1 (SP-1) Nomor: ___________________ Untuk dan atas nama PT. ____________________, dengan ini memberikan Peringatan Ke - 1 kepada karyawan PT. ______________________ sebagai berikut: Nama : Nomor Induk Karyawan : Jabatan : Departemen : Divisi : Peringatan Ke-1 ini diberikan karena Karyawan tersebut telah melakukan pelanggaran sebagai berikut: Perbuatan : Pada Hari/Tanggal/Jam : / / Pelanggaran Peraturan Perusahaan : Pasal __ Ayat (__) Keterangan Lain : Atas perbuatan pelanggaran Peraturan Perusahaan yang dilakukan oleh Karyawan tersebut, maka dengan ini Perusahaan memberikan peringatan kepada Karyawan agar Karyawan dapat melakukan introspeksi dan memperbaiki diri sehingga Karyawan tersebut tidak lagi melakukan pelanggaran atas Peraturan Perusahaan dalam bentuk apapun. Peringatan Ke-1 ini diberikan kepada Karyawan dengan ketentuan sebagai berikut: (1) Peringatan Ke-1 ini berlaku untuk selama jangka waktu __ (________) bulan sejak tanggal diterbitkannya Surat Peringatan Ke-1 ini (“Jangka Waktu SP-1”); (2) Dalam hal selama Jangka Waktu SP-1 Karyawan tidak melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Perusahaan, maka Surat Peringatan Ke-1 ini secara hukum menjadi berakhir; (3) Dalam hal selama Jangka Waktu SP-1 Karyawan melakukan lagi pelanggaran terhadap Peraturan Perusahaan, maka Perusahaan akan menyampaikan Surat Peringatan Ke-2 kepada Karyawan; (4) Atas pelanggaran Peraturan Perusahaan tersebut, perusahaan dengan ini memberikan sanksi kepada Karyawan sebagai berikut: a. ________________________________________________________________; b. ________________________________________________________________; c. ________________________________________________________________. Demikian Surat Peringatan Ke-1 ini disampaikan. ___________, ___ ________________ ___ Untuk dan atas nama PT. ___________________ Mengetahui, Manajer HRD Atasan
  • Draf Berita Acara Kehilangan Barang Milik Perusahaan BERITA ACARA KEHILANGAN BARANG MILIK PERUSAHAAN BERITA ACARA KEHILANGAN BARANG MILIK PERUSAHAAN ini dibuat pada hari ini, __________ tanggal __ ___________ ______ bertempat di ____________ (“Berita Acara”) oleh Saya: Nama Karyawan : Nama Perusahaan : PT. ___________________, sebuah badan hukum Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Kabupaten/Kota __________________ (“Perusahaan”) Nomor Induk Karyawan : Jabatan : Departemen : Divisi : (“Karyawan”) Yang dengan ini menyatakan bahwa Saya telah kehilangan barang milik perusahaan yang dipercayakan kepada Saya sebagai berikut:  Nama Barang :  Jenis Barang :  Tipe Barang :  Merek Barang :  Nomor Aset Perusahaan : (“Barang”) Adapun kronologi kehilangan Barang tersebut adalah sebagai berikut: WAKTU TEMPAT KEJADIAN      Demikian Berita Acara ini saya buat dengan sebenar-benarnya. ________________, ___ ____________ ______ Yang Menyatakan Kehilangan, Mengetahui,
  • Draf Surat Permohonan Car Ownership Program (COP) PERMOHONAN CAR OWNERSHIP PROGRAM Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Karyawan : Nama Perusahaan : PT. ___________________, sebuah badan hukum Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Kabupaten/Kota __________________ (“Perusahaan”) Nomor Induk Karyawan : Golongan : Jabatan : Departemen : Divisi : Tanggal Mulai Kerja : (“Karyawan”) Dengan ini mengajukan permohonan program kepemilikan kendaraan Karyawan oleh Perusahaan (“Car Ownership Program (COP)”) yang diselenggarakan oleh Perusahaan, dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut:  Jenis Kendaraan : Baru Bekas  Tipe Kendaraan :  Merek Kendaraan :  Tahun Pembuatan :  Harga Kendaraan : (“Kendaraan”) Demikian permohonan ini saya ajukan. ___________, ___ ______________ _____ Karyawan, Menyetujui, Atasan, Atasan Dari Atasan, Manajer HRD, Direktur Utama,
  • Full Download Dalam Format MS Word (.doc) dan Siap Edit: http://www.legalakses.com/draf-dokumen-ketenagakerjaan/
Comments
Top